Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Senin, 25 Maret 2013

TPP masih bermasalah

Kabarkongo.com - Berbagi informasi dari Kodok Ngorek ( PKP2 )Community. - 

JAKARTA - Penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) dari tahun ke tahun terus bermasalah. Dari keterlambatan hingga jumlah yang tak sesuai. Pemerintah pun dinilai tidak serius dalam menangani tunjangan prosesi yang sejatinya merupakan hak para guru itu.
Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengaku terus mendapat laporan dan pengaduan dari guru-guru dari berbagai daerah yang intinya, sampai saat ini pembayaran TPG selalu bermasalah, tidak tepat waktu, dan tidak tepat jumlah.
Sulistiyo mengungkapkan, laporan terbaru datang dari Pemerintah Kota Pekalongan. Isinya, anggaran TPG 2013 yang dikirim oleh Pemerintah Pusat jauh berkurang dari jumlah yang diminta oleh Pemkot.
"Laporan hari ini (kemarin), uang tunjangan profesi yang datang di Pekalongan sekitar Rp 6 miliar, sedangkan yang diminta Rp 53 miliar untuk satu tahun," ungkap Sulistiyo.
Menurutnya, angka tersebut juga tidak akan cukup untuk membayar TPG triwulan pertama. Untuk itu, dia meminta pemda mengecek, apakah anggaran yang dikirim oleh Pemerintah Pusat telah sesuai dengan yang diajukan atau belum.
"PGRI minta semua kabupaten/kota mengecek dana kiriman apa sesuai dengan kebutuhan dan usulan apa belum. Kalau belum, segera laporkan ke Pemerintah Pusat," pesannya.
Lempar Tanggung Jawab
Lebih lanjut Sulistiyo juga menyesalkan sikap pemerintah yang seakan tidak serius dalam pembayaran TPG. Menurutnya, sampai saat ini masih banyak guru di daerah yang belum mendapat TPG 2012 secara utuh. "Pembayaran tunjangan tahun lalu masih ada kekurangan dan sampai sekarang belum ada penyelesaian," ujarnya.
Menurut anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah itu, hal tersebut terjadi karena pemerintah tidak memiliki sistem yang baik dalam melakukan menajemen penyaluran dan pendataan guru yang berhak mendapatkan TPG.
"Pemerintah tidak bisa membuat sistem yang baik, itu jelas sekali. Karena siapa yang harus dibayar dan anggarannya itu ada, tapi kenapa selalu bermasalah? Kalau pemerintah bisa membuat sistem, pasti tidak akan terjadi saling lempar tanggung jawab. Bukan saatnya menteri menyalahkan daerah dan daerah menyalahkan menteri," tegas Sulistiyo.
Seperti diketahui, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar pernah mengatakan, anggaran TPG 2012 mengendap Rp 10 triliun di daerah. Padahal Kementerian Keuangan mentransfer sekitar Rp 40 triliun khusus untuk pembayaran TPG 2012.
Mengenai hal itu, PGRI telah melakukan konfirmasi ke daerah-daerah. Hasilnya, memang benar ada sejumah anggaran yang belum tersalurkan kepada guru. Sebab, sisa anggaran tersebut tidak cukup untuk membayar sisa tunjangan profesi.
Untuk itu, PGRI mengirim surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya, terkait dengan fakta di lapangan, pembayaran tunjangan profesi selalu bermasalah dan belum ada solusi.
Sulistiyo berharap dengan surat tersebut Presiden dapat mengambil langkah dengan menginstruksikan jajarannya untuk membereskan permasalahan yang terus terjadi itu. "Surat sudah kami kirim tanggal 28 Februari 2013. Kami harap Presiden dapat langsung menginstruksikan jajarannya," harapnya.
Sementara itu, terkait dengan tunggakan tunjangan profesi yang belum terbayar pada 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan semua akan terbayar pada pembayaran berikutnya. "Itu nanti bisa dirapelkan pada pembayaran berikutnya," imbuh Nuh. (K32-60)

sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/03/23/219330/16/TPG-Terus-Bermasalah-PGRI-Surati-Presiden

0 komentar: