Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Minggu, 05 Agustus 2012

Hak Peserta Yang Dirugikan Segera Lapor ke Aparat Hukum

KabarKongo.com Kabar terkini dari Kodok Ngorek Community.
Artikel

Eusebius

Jadikan Teman | Kirim Pesan
Hello..nama saya Eusebius Purwadi. Saya bertempat tinggal di Kota Surabaya. Kehadiran saya di Kompasiana ingin banyak belajar dan pelajaran dari kawan-kawan yang tergabung dalam Kompasiana ini.


1344001202959819812 Berdasarkan Pasal 3 Permendikbud No.57/2012 Tentang Ujian Kompetensi Guru, pelaksanaan Ujian Kompetensi Guru (UKG) dengan prinsip-prinsip transparan, objektif, dan akuntabel melalui 2 (dua) cara, yaitu: (1) Sistem online; atau (2) Sistem manual. Bulan Juli 2012, Kepala BPSDM-PMP Syawal Gultom (NIP: 19620203 198703 1 002) menerbitkan Pedoman Ujian Kompetensi Guru Tahun 2012. Di dalam pedoman tersebut di tegaskan, pelaksanaan UKG diarahkan menggunakan SISTEM ONLINE.
Dalam pelaksanaannya, UKG Online banyak terjadi penyimpangan, antara lain:
  • Sistem Elektronik yang digunakan oleh peserta UKG Online tidak dapat melindungi keutuhan dan keteraksesan informasi elektronik. Misalnya server tempat ujian tidak terhubung ke server panitia ujian di Jakarta.
  • Sistem UKG Online tidak dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Misalnya, peserta mengikuti Mata Uji Bahasa Inggris SMP, namun Mata Uji yang keluar adalah Mata Uji Bahasa Inggris untuk SMA.
  • Sistem UKG Online kurang dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Dalam kasus ini, banyak guru sebagai peserta UKG Online tidak memahami informasi, bahasa atau simbol yang ada dalam UKG Online, sehingga terkesan banyak guru yang gagap teknologi dan komputer.
Penyimpangan-penyimpangan tersebut diakui oleh Kepala Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDM-PMP) Syawal Gultom (“Ini Penjelasan Kemdikbud tentang Kegagalan UKG”, www.kompas.com, 31 Juli 2012, 16:02 WIB). Menurut Kepala BPSDM-PMP, ada 2 (dua) persoalan yang menyebabkan pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) di sejumlah daerah gagal dilaksanakan, yaitu Persoalan bersifat teknis dan administratif. Kegagalan yang bersifat teknis, karena operator di tempat uji kompetensi itu gagal melakukan instalansi program, set up program. Kendala teknis yang kedua, koneksi ke server menjadi gagal karena ada data yang tidak valid. Dalam pantauannya, ketidakvalidan data tersebut terjadi karena banyak guru yang mengubah datanya tanpa sepengetahuan panitia di tingkat daerah dan pusat.

Pernyataan-pernyataan Kepala BPSDM-PMP tersebut di atas tidaklah pada tempatnya. Karena kegagalan UKG Online tidak sekedar masalah teknis atau administratif, melainkan juga masalah perbuatan hukum yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE, Aplikasi UKG Online beserta perangkat-perangkatnya merupakan “Sistem Elektronik” sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Angka 5 UU ITE: Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”. Oleh karena itu, kegagalan teknis atau administratif yang disampaikan oleh Kepala BPSDM-PMP sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori perbuatan hukum yang di atur Pasal 33 UU ITE, yang menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

Dengan adanya 33 UU ITE, maka Kepala BPSDM-PMP tidak mempunyai wewenang untuk menentukan, bahwa kegagalan UKG Online karena masalah teknis, administratif atau hukum. Apalagi, pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem UKG Online tidak bekerja sebagaimana mestinya dapat diancam pidana sebagaimana yang diatur Pasal 49 UU ITE: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pelaku yang melakukan perbuatan hukum yang melanggar Pasal 33 UU ITE, hukuman pidana pokoknya ditambah sepertiga jika perbuatannya ditujukan kepada komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah sebagaimana yang diatur pasal 52 Ayat (2) UU ITE: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga”.
Dengan demikian, operator-operator yang dituduh oleh Kepala BPSDM-PMP sebagai biang keladi terjadinya kegagalan pelaksanaan UKG Online dapat dijerat oleh Pasal 33 UU ITE, sepanjang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh operator-operator tersebut mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan operator-operator tersebut jika memenuhi rumusan formil perbuatan yang diatur Pasal 15 UU ITE:
Ayat (1)
Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
Ayat (2)
Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
Ayat (3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
Pertanyaannya, mengapa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, aparat kepolisian tidak melakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan? Karena kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan jika ada pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, seperti yang disebutkan Pasal 36 UU ITE: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.
Kesimpulannya, guru-guru yang merasa dirugikan sebagai peserta UKG Online segera melaporkan penyelenggara UKG Online ke kepolisian baik yang ada di daerah maupun nasional.

 sumber :hukum.kompasiana.com

0 komentar: