Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Senin, 30 Januari 2012

Juknis BOS Saja Masih Ada Peluang Pungutan

KabarKongo.com Kabar terkini dari Kodok Ngorek Community.

Meski dalam Petujuk Teknis (juknis) penggunaan dana BOS 2012 sudah tercantum komponen-komponen pengalokasian dana BOS, masih terdapat celah terjadinya pungutan oleh sekolah.

Karena itu, semua pihak khususnya wali murid harus cermat dan mewaspadai hal itu.

Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar mengatakan, dari komponen item pembiayaan dana masih terdapat celah yang belum bisa dipenuhi oleh dana BOS. Hal itulah yang berpotensi memunculkan praktik pungutan.

”Misalnya, item pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran yang hanya untuk membeli buku-buku teks, tetapi tidak untuk membeli buku LKS. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan sekolah untuk mewajibkan siswa membeli buku LKS lewat sekolah,” ujar Raihan di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, keberadaan juknis tersebut juga masih diperlemah oleh Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, bahwa panduan tersebut masih memperbolehkan adanya pungutan dengan mengatasnamakan penggalangan dana masyarakat. Perlu Penjelasan

Dia berpendapat, juknis itu masih memiliki celah munculnya pungutan lain. Misalnya, dalam item pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa.

Dalam item itu, dinyatakan dana BOS digunakan untuk kegiatan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan (PAKEM) (SD), pembelajaran kontekstual (SMP), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian,  olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan usaha kesehatan sekolah.

Karena itu, item tersebut perlu penjelasan lebih detail, apakah kegiatan bimbingan belajar di sekolah juga dibiayai melalui dana BOS. Dia menyatakan, titik lemah lain dari juknis tersebut adalah soal mekanisme pengawasan BOS.

Meskipun masyarakat diberi ruang untuk mengawasi, secara formal tidak ada legalitas institusional dalam masyarakat yang secara khusus melakukan pengawasan.  (K32-37)
 

0 komentar: