Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Rabu, 24 Agustus 2011

Kabar Kongo Terkini -
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 39 TAHUN 2009 / SYARAT UTAMA SEBAGAI PENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTIFIKASI GURU, TUNJANGAN FUNGSIONAL, TUNJANGAN KHUSUS DAN BEASISWA KWALIFIKASI S.1
1.    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur mengenai beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan. Sebagai acuan pelaksanaan di lapangan tentang pemenuhan beban kerja tersebut diperlukan buku pedoman yang secara teknis mengatur pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan dimaksud.
(1) Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
(2) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
(3) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
(4) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(5) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(6) Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
(7) Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

2.    Meningkatkan Jumlah Jam Tatap Muka di Sekolah/Madrasah
Meningkatkan jumlah jam tatap muka di sekolah dilakukan dengan menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses dengan ketentuan sebagai berikut:
- SD/MI             : 28 peserta didik / kelas
- SMP/MTs       : 32 peserta didik / kelas
- SMA/MA        : 32 peserta didik / kelas
- SMK/MAK      : 32 peserta didik / kelas

Angka tersebut digunakan sebagai jumlah peserta didik paling banyak per rombongan belajar Penataan jumlah peserta didik per rombongan belajar tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan rasio guru terhadap peserta didik tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

3. Guru yang bertugas pada satuan pendidikan di kabupaten/kota dengan kondisi kelebihan guru
Ekuivalensi bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan di kabupaten/kota dengan kondisi   kelebihan guru hanya berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, yaitu tanggal 30 Juli 2009. Jenis kegiatan guru di sekolah pada kabupaten/kota dengan kondisi kelebihan guru, untuk memenuhi kewajiban tatap muka  minimal 24 jam tatap muka per minggu.




- Teknik Uraian
Teknik uraian menggunakan jam pelajaran yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah/madrasah. Berikut adalah contoh penghitungan beban tatap muka guru SMP yang memiliki 5 (lima) rombel untuk setiap tingkat. Ada kalanya jumlah rombel per tingkat di sekolah/madrasah tidak sama. Kondisi ini biasanya terjadi karena keterbatasan jumlah ruang teori yang ada di sekolah/madrasah.
tatap muka guru Agama
(2 jam pelajaran per minggu)
= (jml jam pel x rombel kelas 1) + (jml jam pel x rombel
kelas 2) + (jml jam pel x rombel kelas 3)
= (2 x 5) + (2 x 5) + (2 x 5) = 30 jam per minggu

tatap muka guru Bahasa Indonesia
 (4 jam pelajaran perminggu)
= (jml jam pel x rombel kelas 1) + (jml jam pel x rombel
kelas 2) + (jml jam pel x rombel kelas 3)
= (4 x 5) + (4 x 5) + (4 x 5) = 60 jam per minggu

3.    Uraian Tugas Pengawas.
Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu diuraikan sebagai berikut.

a. Pengawas Satuan Pendidikan
Lingkup kerja pengawas satuan pendidikan untuk melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut:
1) Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap  muka menggunakan pendekatan jumlah sekolah yang dibina.
2) Jumlah sekolah yang harus dibina untuk tiap pengawas sekolah :
a)Pengawas Taman Kanak-Kanak melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah   dan paling banyak 15 sekolah,
b)Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan  paling banyak 15 sekolah,
c)Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit                                  7 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,
d)Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit                                          5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,
e)Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit                                5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,

             B.
TUNJANGAN PROFESI GURU
Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta pada TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SMLB. Tunjangan Profesi dibayarkan paling banyak 12 bulan dalam satu tahun berdasarkan prinsip prestasi. Tunjangan profesi bagi guru diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG).
1. Besaran
Tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan dipotong pajak penghasilan Pasal 21 dengan tarif golongan IV dikenakan 15% dan golongan III dikenakan tarif 5% bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Sumber Dana
Anggaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah.
3. Kriteria Guru Penerima
Tunjangan profesi diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang telah mendapat Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dan pelaksanaan tugas guru dan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mutasi Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah
Mutasi pembayaran tunjangan profesi bagi Guru PNS Daerah dilakukan apabila terjadi mutasi sebagai berikut:
1. Pindah tugas ke sekolah di luar pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional atau sebaliknya,
2.Pindah tugas dari sekolah pada satu provinsi/kabupaten/kota ke sekolah di provinsi/kabupaten/kota lain, atau
3. Pindah tugas dari pejabat struktural yang sebelumnya berprofesi sebagai guru menjadi guru kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka Kreditnya.




5. Penghentian Pembayaran
      Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:
a. Guru mutasi ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain selain pengawas sekolah.
b. Guru meninggal dunia.
c. Tidak memenuhi kewajiban beban mengajar minimal 24 jpl per minggu.
d. Guru mencapai batas usia pensiun.
e. Guru mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
f. Guru sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan.
g. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
h. Guru melanggar sumpah dan janji jabatan.
i. Guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
j. Guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
k. Guru mendapatkan tugas belajar lebih dari 6 bulan.
l. Guru yang tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.
Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Berdasarkan surat resmi tersebut, kepala satuan pendidikan/ Dinas Pendikan Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya tidak memasukkan ke dalam daftar guru PNS Daerah dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang akan menerima pembayaran tunjangan profesi pendidik.
6. Pembatalan Tunjangan Profesi Pendidik
Tunjangan profesi bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dibatalkan pembayarannya dan wajib mengembalikan tunjangan profesi yang telah diterima kepada negara apabila:
1.Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dibatalkan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik.
2.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang penerima tunjangan profesi pendidik dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Pembatalan SK penetapan penerima tunjangan profesi pendidik berakibat penghentian tunjangan profesi dan pengembalian tunjangan profesi pendidik yang pernah diterima. Mekanisme pengembalian tunjangan profesi pendidik ke kas negara dengan menggunakan formulir SSBP. Bukti pengembalian dikirimkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan.
C.
TUNJANGAN FUNGSIONAL
Pengertian Program
Program Subsidi Tunjangan Fungsional adalah program pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional kepada guru bukan PNS yang bertugas di sekolah negeri atau di sekolah swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru bukan PNS adalah guru yang mempunyai status sebagai guru tetap yayasan maupun guru tidak tetap yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional kepada guru pendidikan menengah bukan PNS secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan menengah sehingga penghasilan yang diterima sebagai guru dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya serta sebagai penghargaan kepada guru pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
1. Tujuan khusus pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional kepada guru bukan PNS adalah :
1)Mendorong dan memotivasi guru Bukan PNS untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah.
2)Mendorong guru Bukan PNS untuk fokus melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didiknya dengan sebaik-baiknya.
3)Memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru bukan PNS.

2. Sasaran
Sasaran pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional adalah guru bukan PNS, baik guru tetap yayasan atau tidak tetap pada satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau oleh masyarakat.
 3. Kriteria Guru Penerima Tunjangan
Kriteria guru penerima Subsidi Tunjangan Fungsional adalah sebagai berikut :
1. Guru bukan PNS baik guru tetap yayasan maupun guru tidak tetap yang bertugas di sekolah negeri maupun di sekolah swastajenjang SMA, SMK, dan SMLB, yang dibuktikan dengan SK/surat penugasan dari yayasan atau kepala sekolah.

2. Memiliki masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung mulai 1 Januari 2005 secara terus menerus sampai dengan saat ini, bagi guru bukan PNS yang bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Memiliki masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung Mulai 1 Januari 2006 bagi guru bukan PNS yang bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang dibuktikan dengan SK pengangkatan pertama sebagai guru secara terus menerus sampai dengan saat ini.

4. Memiliki beban mengajar sekurang-kuarangnya 24 Jam tatap muka per minggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,yang dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari kepala sekolah.
5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
6. Memiliki Nomor Rekening Bankyang masih aktif sebagai penampungan pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional.
7. Belum bersertifikat pendidik.

4. Besaran Dana Subsidi Tunjangan Fungsional
Subsidi Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

D
TUNJANGAN KHUSUS
Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai bentuk penghargaan dalam melaksanakan tugas baik guru PNS atau guru bukan PNS yang memenuhi kriteria.  Pemberian tunjangan khusus bagi guru pendidikan menengah yang bertugas di daerah khusus, bertujuan:
1. Sebagai penghargaan kepada guru pendidikan menengah yang bertugas pada satuan pendidikan yang berlokasi di kecamatan pada daerah khusus.
2. Meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan menengah yang berlokasi di kecamatan pada daerah khusus.
3. Mendorong dan memotivasi guru pendidikan menengah untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya dalam melaksanakan tugasnya.
4. Meningkatkan kebanggaan, dedikasi, dan pengabdian guru pendidikan menengah untuk memberikan yang terbaik dalam mencapai pendidikan berkualitas.

Nominal/Besaran Tunjangan Khusus
1. Bagi guru PNS besaran tunjangan khusus adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok PNS perbulan dipotong pajak penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15 % untuk golongan IV dan 5 % untuk golongan III, bersifat final sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Bagi guru bukan PNS, tunjangan khusus diberikan setara dengan gaji pokok PNS per bulan sesuai dengan penetapan inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22 Tahun 2010. Tunjangan Khusus bagi guru bukan PNS yang belum memiliki keputusan inpassing jabatan fungsional guru bukan PNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Khusus
Guru pendidikan menengah penerima tunjangan khusus tahun 2011 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Guru PNS atau guru Bukan PNS yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerahpada satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB) di daerah khusus.
2. Guru Tetap yang bertugas pada satuan pendidikan (SMA, SMK, dan SMLB) di daerah khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Memenuhi beban kerja guru 24 jam tatap muka per minggu atau yang diekuivalensikan dengan 24 jam tatap muka yang dibuktikan dengan SK/Surat Penugasan dari kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Bertugas didaerah khusus sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut.
5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
6. Memiliki Nomor Rekening Bankyang masih aktif sebagai penampungan pembayaran Tunjangan Khusus.
7. Penugasan guru di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria Daerah Khusus
Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dimaksudkan dengan daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.


1. Daerah yang terpencil atau terbelakang
a. daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil; dan
b. daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi, serta tidak memiliki sumberdaya alam.

2. Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil adalah daerah yang mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta tidak dilibatkan dalam kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan yang mengakibatkan daerah belum berkembang.

3. Daerah perbatasan dengan negara lain adalah:
a. bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat maupun di laut kawasan perbatasan berada di kecamatan; dan
b. pulau kecil terluar dengan luas area kurang atau sama dengan 2000km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional.
4. Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain adalah daerah dalam keadaan yang sukar/sulit yang tidak tersangka-sangka mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan dengan segera.

E.
PELAKSANAAN INPASSING BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Penetapan jabatan fungsional GBPNS dan angka kreditnya, bukan hanya untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun dimaksudkan untuk pembinaan dan perlindungan serta tertib administrasi guru. Jabatan fungsional guru merupakan jabatan ahli, maka atas dasar itu, GBPNS yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:
1. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1 atau D-IV;
2. Guru tetap pada SMA/SMK/SMALB atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat;
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada 1 (satu) satuan pendidikan di satminkal yang sama, dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru sampai saat ini;
4. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
5. Memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Memiliki jam mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu dengan ketentuan minimal 6 jam tatap muka pada satminkal.
7. Bagi guru Bimbingan dan Konseling minimal mengampu 150 siswa per tahun.

0 komentar: