Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Sabtu, 04 April 2015

Informasi TPP Tahun 2015

Kabarkongo.com - Kakong Berbagi informasi dari Kodok Ngorek ( PKP2 ) Community. :
Pada tahun anggaran 2015, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dibayarkan melalui dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikan dibayarkan melalui pusat.
Pada tahun 2015, mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan cara sistem digital Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan manual. Melalui sistem digital, pemberkasan tidak lagi seluruhnya dilakukan secara manual tetapi dilakukan secara online melalui Dapodik diperbaharui (updated) secara terus menerus. 
Untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi pendidik bagi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme dana transfer daerah, maka perlu disusun Petunjuk Teknisnya. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pengelola baik di tingkat pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan pendidikan.
Terkait beredarnya berita tentang terjadinya perubahan mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran tunjangan profesi yang isunya melekat pada gaji, maka dengan ini diinformasikan bahwa sampai saat ini regulasi terkait dengan isu tersebut belum ada, sehingga dapat dipastikan tidak ada perubahan pada mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2015.


Kamis, 26 Februari 2015

Pemberian Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran bagi Guru yang kembali ke KTSP 2006

Kabarkongo.com - Kakong Berbagi informasi dari Kodok Ngorek ( PKP2 ) Community. :
Hasil gambar untuk kembali ke ktsp 2006
Pada tahun 2015 Pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 (satu) semester untuk kembali pada pelaksanaan Kurikulum Tahun 2006. Kebijakan tersebut berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu. Yaitu guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.
Agar guru-guru tersebut tetap memperoleh tunjangan profesi, maka perlu peraturan yang mengakui kegiatan pembelajaran dan pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka 24 jam per minggu. Berdasarkan pertimbangan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
Adapun beberapa kegiatan yang dapat diakui sebagai ekuivalensi jam tata muka adalah menjadi wali kelas, membina OSIS, menjadi guru piket, membina kegiatan ekstrakurikuler, dan menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan. Tidak semua guru mata pelajaran dapat diakui kegiatan ekuivalensinya, akan tetapi hanya guru yang mengampu pada mata pelajaran yang terkena dampak perubahan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Tahun 2006. Pada tingkat pendidikan dasar jenjang SMP meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, dan TIK.  
Kebijakan pengakuan ekuivalensi kegiatan pembelajaran dan  pembimbingan tersebut akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sehingga pada 1 Januari 2017 guru yang memenuhi 24 jam tatap muka per minggu dengan melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran harus dapat menyesuaikan kembali jumlah jam tatap muka per minggu sebanyak minimal 24 jam sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Permendikbud Nomor 4 Tahun 2015, klik disini

Informasi Pembayaran dan Juknis Tunjangan Profesi Tahun 2015

Kabarkongo.com - Kakong Berbagi informasi dari Kodok Ngorek ( PKP2 ) Community. :
Pada tahun anggaran 2015, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dibayarkan melalui dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikan dibayarkan melalui pusat.
Pada tahun 2015, mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan cara sistem digital Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan manual. Melalui sistem digital, pemberkasan tidak lagi seluruhnya dilakukan secara manual tetapi dilakukan secara online melalui Dapodik diperbaharui (updated) secara terus menerus. 
Untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi pendidik bagi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme dana transfer daerah, maka perlu disusun Petunjuk Teknisnya. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pengelola baik di tingkat pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan pendidikan.
Terkait beredarnya berita tentang terjadinya perubahan mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran tunjangan profesi yang isunya melekat pada gaji, maka dengan ini diinformasikan bahwa sampai saat ini regulasi terkait dengan isu tersebut belum ada, sehingga dapat dipastikan tidak ada perubahan pada mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2015.

Kamis, 19 Februari 2015

5 Website Resmi SDM-PDSP Kemendikbud Untuk Pendataan Sekolah

Kabarkongo.com - Kakong Berbagi informasi dari Kodok Ngorek ( PKP2 ) Community. :


Pada kesempatan ini Blog Pendidikan akan berbagi informasi dari Admin Pendataan Pusat SDM-PDSP bapak taufik lone mengenai kevalidan data setiap sekolah pada website sdm kemendikbud. Adapun beliau menjelaskannya melalui kirimannya di status facebook bahwa Menjelang Bulan Maret tahun 2015 ini operator sekolah diharuskan melengkapi serta memvalidasi data sekolah mereka di situs sdm kemendibud diantaranya.Data Referensi Satuan Pendidikan sudah valid dan lengkap seperti NPSN, SK Pendirian dan Operasional, Sarana Prasarana sekolah dan lain-lain termasuk Data Referensi Peserta Didik harus Valid sesuai berkas Nomor Induk Siswa Nasional ( NISN ) dan Data Individu Sekolah.Nah ada baiknya kita cek kembali kelengkapan data yang kita entrikan pada aplikasi dapodik sekolah kita masing-masing, seperti apa yang pesankan oleh Admin PDSP ini, sedangkan Sumber data yang harus digunakan adalah melalui "5 website resmi pendataan sekolah kementerian pendidikan kebudayaan" di bawah ini1. http://vervalpd.data.kemdikbud.go.idadalah website yang memiliki fasilitas perbaikan data peserta didik ( verifikasi dan validasi ) yang berhubungan dengan NISN, Nama, dan tempat Tanggal Lahir.2. http://referensi.data.kemdikbud.go.idAdalah sumber resmi data referensi pendidikan dan kebudayaan yang berhubungan dengan pengelolaan data referensi sebagai acuan sinkronisasi Data Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan NPSN, NISN, SIG satuan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah.3. http://pd.data.kemdikbud.go.id : Adalah situs Data peserta didik tahun 2014/2015 yang mengumpulkan data melalui Dapodikdas dan Dapodikmen, yang terintegrasi dalam pengelolaan Data Warehouse Kemdikbud yang bersifat Online. Karena bersifat online maka perlu adanya koordinasi terkait dengan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (verval PD) yang bertingkat dari Satuan Pendidikan, Dinas Kab-Kota, Dinas Provinsi dan Pusat.Tabel-tabel data individual peserta didik dan rangkuman data mulai dari satuan pendidikan, kab-kota, provinsi dan nasional merupakan hasil akumulasi dari proses pengelolaan DAPODIK (pengumpulan, integrasi, verifikasi-validasi, dan kompilasi)4. http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.idadalah situs resmi Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berhubungan dengan hasil entri aplikasi dapodikdas oleh sekolah-sekolah dan memiliki fasiltas progres pengiriman hasil sinkronisasi, unduh aplikasi, dokumentasi, prefill, validasi, rekap data, tanya jawab seputar permasalahan dapodikdas serta forum media sosial pendataan dapdikdas.5. http://nisn.data.kemdikbud.go.idAdalah situs resmi NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) yang merupakan layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional serta dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Kemdiknas dan merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan Nasional.Situs tersebut juga berfungsi bagi rekan-rekan operator sekolah yang ingin mengecek NISN Peserta Didik apakah NISN siswa yang bersangkutan sudah terdaftar dan valid di sistem NISN sesuai dengan hasil residu Vervalpd yang dikelola operator sekolah.6. http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/Adalah situs resmi pengelolaan data master sekolah seperti Identitas sekolah ( NPSN, Alamat, Status, Dan Jenjang ), Dokumen penting ( SK Ijin Operasional, Tanggal SK Ijin, dan file PDF sk izin operasional serta dokumentasi citra sekolah seperti foto profil, sarana prasaran, aktifitas PTK, Peserta didik, Prestasi sekolah, lomba sekolah, program pembangunan, kerusakan sekolah dan lain-lainSelanjutnya segera komunikasikan kepada admin-admin pusat (VervalPD, VervalSP, DAPODIK DAS/MEN) dan Dinas Pendidikan(KK-Datadik) apabila ditemukan ketidak sesuaian pada data Satuan pendidikan dan data peserta didik di sekolah anda. Demikianlah Informasi singkat ini semoga bermanfaat bagi saya dan anda semua. Salam Pendataan OPS Indonesia.

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Kabarkongo.com - Kakong Berbagi informasi dari Kodok Ngorek ( PKP2 ) Community. :


Sumber :dispendik Gresik